DPR: Kelangkaan BBM Bersubsidi Mempermalukan SBY
Pemerintah berdalil kuota BBM bersubsidi cepat habis karena 30 persen dicuri dan sisanya dikonsumsi orang kaya.
Kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi sekarang ini benar-benar membuat malu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyuono (SBY).
Pasalnya, kelangkaan ini terjadi di sela-sela kegaduhan politik yang
dipicu oleh para pembantunya.
Para menteri tidak lagi berorientasi pada deskripsi fungsi, tugas dan wewenang sebagai pembantu presiden. Namun justru bergenit-genit di panggung politik.
“Contohnya Menteri BUMN menghabiskan energi dengan isu pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Tidak lagi berdiskusi dengan Pertamina cara mereduksi pencurian BBM bersubsidi. Demikian juga, Sekretaris Kabinet tak punya waktu menanyakan persoalan BBM bersubsidi kepada Pertamina. Sibuk mengumpulkan data kongkalikong oknum kementerian dan oknum DPR,” sebut anggota DPR RI Bambang Soesatyo kepada Beritasatu.com, Minggu (2/12) malam.
Bambang mengingatkan, pemerintah sudah lama menerima informasi penyimpangan pengelolaan BBM bersubsidi. Menurutnya, praktik pencurian BBM bersubsidi bukan cerita baru. Pencurian BBM bersubsidi sudah mencapai 30 persen dari total alokasi anggaran mestinya menjadi sangat serius.
Namun pemerintah menyederhanakan persoalan ini sehingga strategi memerangi pencurian BBM bersubsidi nyaris tanpa militansi.
“Bahkan, kesalahan fatal ini tak pernah diperbaiki. Pejabat terkait lebih senang membuat gaduh,” ungkap mantan wartawan ini serius.
Anggota DPR ini menyatakan, pemerintah sudah berulangkali menjadikan fakta pencurian dan kesalahan distribusi BBM bersubsidi sebagai argumentasi pembelaan diri. Mestinya, tambahnya, logika persoalannya dibolak-balik karena para pembantu SBY tidak ingin disalahkan.
Pemerintah berdalil kuota BBM bersubsidi cepat habis karena 30 persen dicuri dan 77 persen lain dikonsumsi orang kaya.
“Tetap saja pemerintah yang salah karena tidak bisa menangkal pencurian dan tak mampu mencegah orang kaya membeli BBM bersubsidi,” kata Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulisnya.
Para menteri tidak lagi berorientasi pada deskripsi fungsi, tugas dan wewenang sebagai pembantu presiden. Namun justru bergenit-genit di panggung politik.
“Contohnya Menteri BUMN menghabiskan energi dengan isu pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR. Tidak lagi berdiskusi dengan Pertamina cara mereduksi pencurian BBM bersubsidi. Demikian juga, Sekretaris Kabinet tak punya waktu menanyakan persoalan BBM bersubsidi kepada Pertamina. Sibuk mengumpulkan data kongkalikong oknum kementerian dan oknum DPR,” sebut anggota DPR RI Bambang Soesatyo kepada Beritasatu.com, Minggu (2/12) malam.
Bambang mengingatkan, pemerintah sudah lama menerima informasi penyimpangan pengelolaan BBM bersubsidi. Menurutnya, praktik pencurian BBM bersubsidi bukan cerita baru. Pencurian BBM bersubsidi sudah mencapai 30 persen dari total alokasi anggaran mestinya menjadi sangat serius.
Namun pemerintah menyederhanakan persoalan ini sehingga strategi memerangi pencurian BBM bersubsidi nyaris tanpa militansi.
“Bahkan, kesalahan fatal ini tak pernah diperbaiki. Pejabat terkait lebih senang membuat gaduh,” ungkap mantan wartawan ini serius.
Anggota DPR ini menyatakan, pemerintah sudah berulangkali menjadikan fakta pencurian dan kesalahan distribusi BBM bersubsidi sebagai argumentasi pembelaan diri. Mestinya, tambahnya, logika persoalannya dibolak-balik karena para pembantu SBY tidak ingin disalahkan.
Pemerintah berdalil kuota BBM bersubsidi cepat habis karena 30 persen dicuri dan 77 persen lain dikonsumsi orang kaya.
“Tetap saja pemerintah yang salah karena tidak bisa menangkal pencurian dan tak mampu mencegah orang kaya membeli BBM bersubsidi,” kata Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulisnya.
REFERENSI :
