Harga terbaru Solar, Premium dan Pertamax Januari 2015

Permasalahan BBM menjadi hal yang selalu dibicarakan oleh masyarakat terutama masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan harga BBM yang tidak menentu terutama ketika harga BBM melambung tinggi karena tingginya harga minyak dunia. Berikut ini kutipan artikel dari indobolanews.com.

"Harga BBM turun lagi. Beberapa waktu lalu Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah melakukan pengumuman terbaru harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul terus merosotnya harga minyak dunia. Dan pada tanggal 16 Januari 2015 lalu secara resmi pengumuman harga terbaru BBM telah di umumkan secara resmi.

“Harga Premium turun menjadi Rp 6.600/liter. Solar turun menjadi Rp 6.400/liter,” kata Jokowi di komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat lalu (16/1/2015). Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto.

Dan harga terbaru ini mulai di berlakukan hari ini Senin 19 Januari 2015. Sengaja pengumuman harga penurunan BBM ini tidak di lakukan mendadak untuk menghidari kerugian bagi SPBU atau agen agen lainnya.

Dan untuk harga Pertamax akan mengalami penurunan menjadi Rp8.000 mulai Senin 19 Januari 2015. Dalam keterangannya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan jika penurunan harga pertamax dilakukan dalam merespons turunnya harga minyak dunia.

“Harga pertamax menjadi Rp 8.000 per liter” ungkap Ahmad, Jumat (16/1/2015).

Seperti yang diketahui jika saat ini pertamax dibanderol dengan harga Rp 8.800 per liter. Penurunan harga pertamax oleh Pertamina ini menyusul pengumuman penurunan harga premium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Jumat siang pada tanggal 16 Jnauari 2015 lalu.

Ahmad mengatakan harga terbaru premium yakni Rp 6.600 per liter, tidak berlaku di seluruh Indonesia. Harga premium Rp 6.600 per liter berlaku di luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sementara itu harga premium di Jawa ditetapkan sebesar Rp 6.700 per liter, sedangkan di Bali ditetapkan Rp 7.000 per liter."

Setelah membaca artikel dan informasi yang diperoleh, saya sebagai masyarakat sedikit merasa senang dengan adanya penurunan harga BBM karena dengan turunan harga BBM dapat mengurangi pengeluaran.

REFERENSI :

1. http://www.indobolanews.com/2015/01/1910914/breaking-news-harga-bbm-solar-premium-dan-pertamax-terbaru-januari-2015/ 

Babak Menegangkan Konflik KPK vs Polri

Hai sobat pembaca, tentunya saat ini kalian tidak asing lagi dengan masalah perselisihan antara KPK dan POLRI. Berikut ini artikel dimana menjadi babak yang menegangkan antara keduanya dan berikut ini saya dapat dari berita online Merdeka.com.

"Merdeka.com - Pertemuan tiga puluh menit antara pimpinan KPK dan pimpinan Polri di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, pada Sabtu (24/01) dini hari, itu berlangsung tegang. Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja sedang melobi Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di ruangannya agar segera membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang ditangkap Bareskrim pada Jumat pagi sebelumnya.

Saat Adnan bertemu Badrodin, di gedung sebelah--Gedung Bareskrim--Bambang sedang diperiksa oleh penyidik. Desakan agar Bambang dibebaskan terus menguat. Bahkan, sebelum kedatangan Adnan, beberapa aktivis anti korupsi, yakni Todung Mulya Lubis, Imam Prasodjo dan Haris Azhar juga sempat mendatangi Bareskrim mempertanyakan penangkapan Bambang. Mereka kompak meminta Bambang dibebaskan.

'Drama' penangkapan Bambang berakhir ketika Adnan keluar dari ruangan Badrodin, lalu di hadapan para wartawan dia mengatakan Bambang segera dibebaskan. Pemeriksaan selesai dan tidak ada jaminan apapun dari KPK.

Namun sumber merdeka.com mengatakan, sebenarnya lobi Adnan Pandu Praja kepada Badrodin sempat tegang. Badrodin, menurut sumber itu, sempat murka kepada penyidik Bareskrim itu karena membangkang dan menolak membebaskan Bambang. Penyidik lebih patuh kepada Kabareskrim Irjen Budi Waseso daripada kepadanya. "Pak Badrodin sampai mau melepas pangkat kalau penyidik tidak patuh," kata sumber tadi.

Setelah penangkapan Bambang, giliran pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan kuasa hukum PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur, Mukhlis Ramlan. Mukhlis melaporkan kejahatan serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh Adnan. Tuduhannya adalah perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara illegal ke Bareskrim Polri.

Upaya kriminalisasi dua pimpinan KPK ini menjadi babak paling menegangkan dalam konflik KPK vs Polri. Akibat hal itu publik gaduh, demonstrasi meletus di mana-mana, termasuk di Gedung KPK dan Mabes Polri. Mereka menduga penangkapan itu bentuk balas dendam atas penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan.

KPK resmi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006. Jabatan itu diemban Budi selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.

Sebelumnya Budi Gunawan juga disebut sebagai salah satu jenderal polisi pemilik rekening gendut. Dalam laporan harta kekayaan para calon Kapolri, Budi memiliki kekayaan fantastis, mencapai Rp 22,6 miliar. Hal ini diketahui dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Masalahnya, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka tepat saat diusulkan menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman.

Oleh sebab itu, ada yang menuding kriminalisasi Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja sebagai bentuk balas dendam. Namun hal itu dibantah Kabareskrim Budi Waseso. "Tidak ada (balas dendam). KPK harus dibesarkan dan Polri juga harus dibesarkan. Kita semua institusi harus diamankan," kata Budi Waseso di Kantor Komnas Ham, beberapa waktu lalu."

Setelah membaca artikel di atas saya berpendapat bahwa masalah antara KPK dan POLRI seharusnya tidak terjadi konflik saling tuduh-menuduh dan balas dendam karena kedua badan hukum tersebut sangat penting bagi masyarakat. Dalam kasus ini sebaiknya diselesaikan secara damai baik dari pihak KPK maupun POLRI.

REFERENSI :

1. http://www.merdeka.com/khas/babak-menegangkan-konflik-kpk-vs-polri.html