Industri (Kadin) DKI Jakarta mengatakan pemerintah harus memperhatikan pengusaha Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), pada saat penerapan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti. Pasalnya, kelompok ini rentan
terhadap goncangan akibat kenaikan harga BBM.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang meyakini beban
pengusaha kecil akan semakin berat jika kenaikan harga BBM jadi
dilakukan. Sebab, saat ini pengusaha telah menanggung beban akibat
kenaikan harga lainnya seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Tarif Dasar
Listrik (TDL) dan permasalahan insentif pajak.
"Sekarang baru isu saja , harga-harga udah naik 15 persen, bikin
heboh doang, insentif pajak, kenaikan UMP, TDL, dan tol naik itu kan
cost pengusaha. Dampaknya harus dilihat juga ke UKM yang kena imbas,itu
harus kita pikirkan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/5).
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan keputusan presiden pada
BBM tentunya akan mengganggu pertumbuhan industri. Namun, karena sudah
dirancang jauh-jauh hari, kalaupun BBM naik melebihi Rp 6.000 per liter
sekalipun, dampaknya pada industri tidak akan terlalu besar. "Pasti ada (dampak). Tapi ini sudah calculated, apalagi sudah kita bicarakan selama 3 tahun terakhir," ujar Hidayat.
Menperin mengatakan dalam rapat kabinet terakhir, target pemerintah
adalah mengurangi subsidi BBM Rp 50 sampai Rp 80 triliun. Jika tidak
dilakukan, dengan langkah apapun, APBN di akhir tahun nanti akan defisit
akibat subsidi premium dan fiskal turut terganggu.
Terkait pilihan menaikkan harga, Hidayat mengakui kebijakan ini tidal
mudah diwujudkan. Banyak partai politik menolak BLT karena takut
Presiden menggunakannya buat mencari muka jelang pemilihan umum.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar